Jihad Melawan Pengangguran

Oleh: Bambang W. Soeharto
Makna transisi demokrasi bukan sekadar perubahan struktur negara otoritarian ke negara demokratis, tetapi juga perubahan dari kemiskinan (pengangguran) ke arah kesejahteraan.

Transisi juga bermakna dari nalar konsumtif ke nalar produktif. Tetapi, Indonesia adalah sebuah negara yang penuh paradoks. Negara ini subur dan kekayaan alamnya melimpah, namun sebagian besar rakyatnya tergolong miskin. Karena itu, menghapuskan kemiskinan di muka bumi Indonesia adalah sebuah kewajiban, fardu a’in.

Kita tahu, kemiskinan telah membuat jutaan rakyat tidak bisa mengenyam pendidikan berkualitas, kesulitan kesehatan, menipisnya tabungan dan macetnya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, minimnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota. Dan, yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara layak. Meminjam James Scott (1981), kemiskinan menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, safety life, termasuk mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan.

Intinya, kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak, (2) memperoleh perlindungan hukum, (3) memperoleh rasa aman, (4) memperoleh kebutuhan dasar hidup (sandang, pangan, dan papan), (5) memperoleh kebutuhan pendidikan, (6) memperoleh kebutuhan kesehatan, (7) memperoleh keadilan-ketenangan, (8) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan [politik check and balances], (9) memperoleh kemampuan berinovasi-berinvestasi, dan (10) memperoleh kebebasan menjalankan agamanya.

Kemiskinan juga menjadi penyebab rendahnya Human Development Index (HDI), Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Secara menyeluruh kualitas manusia Indonesia relatif masih sangat rendah, dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. Berdasarkan Human Development Report 2006, Indonesia menempati urutan ke-124 dari 177 negara di seluruh dunia.

Singkatnya, kemiskinan merupakan persoalan yang menyesakkan dada dan penyakit kronis. Karena sangat kronis, cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisa yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Tanpa usaha-usaha yang tepat, kemiskinan hanya akan menghasilkan pengangguran luas. Satu problem baru yang akan terus membebani negara ini siapapun pemimpinnya.

Strategi
Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran harus menjadi fokus kinerja pemerintah. Pemerintah SBY-JK sendiri, sejak awal telah mencanangkan program kerja 100 hari. Presiden menargetkan dalam waktu lima tahun masa kerja kabinetnya hingga 2009, tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan menjadi 5,1 persen. Pada tahun 2004, tingkat pengangguran diprediksi 9,72 persen. Ternyata angka riil yang muncul Januari 2005 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2004 mencapai 9,86 persen. Angka ini meningkat terus sampai pada tahun 2006 jumlah pengangguran mencapai 11.1 juta.

Untuk menurunkan tingkat pengangguran dalam lima tahun hingga hampir setengah kalinya, pemerintah SBY-JK menargetkan tiap satu persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap sekitar 427.000 hingga 600.000 tenaga kerja, dengan rata-rata pertumbuhan 6,6 persen per tahun. Tetapi kondisi makro dan mikro ekonomi ternyata tidak menggembirakan. Sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah mencapai 6-7 persen. Padahal, masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi, otomatis penyerapan tenaga kerja juga tinggi. Tentu saja rendahnya pertumbuhan ekonomi berakibat jumlah pengangguran selalu meningkat.

Karena itu, untuk menurunkan pengangguran pemerintahan SBY-JK dapat menggunakan empat pendekatan. Pertama, pertumbuhan tenaga kerja rata-rata pertahun ditekan dari 2,0 persen pada periode 2000-2005 menjadi 1,7 persen pada periode 2005-2009. Demikian juga pertumbuhan angkatan kerja, ditekan menjadi 1,9 persen pada periode 2005-2009 dari periode sebelumnya yang mencapai 2,4 persen.

Kedua, pertumbuhan ekonomi ditingkatkan menjadi 6,0 persen pada periode 2005-2009 dari periode sebelumnya yang hanya mencapai 4,1 persen. Ketiga, mempercepat transformasi sektor informal ke sektor formal, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, terutama di sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri. Keempat, kampanye keluarga berencana [KB] dan anjuran tidak menambah jumlah anak terutama bagi keluarga miskin.

Terakhir, negara tidak boleh kalah dengan kemiskinan dan pengangguran. Tiada pekerjaan lebih mulia selain perjuangan melawan keduanya. Sebab di mata Tuhan, itulah jihad yang sebenar-benarnya. (*)
Sumber: Pelita, 11 Agustus 2008